Wakapolres Kubu Raya Hadiri Kegiatan Komunikasi Sosial dengan Aparat Pemerintah di Kodim 1207/Pontianak

KUBU RAYA- Kodim 1207/Pontianak menggelar kegiatan Komunikasi Sosial antara Aparat Pemerintah di Aula Makodim 1207 Kota Pontianak Jalan Gusti Sulung Lelanang Kecamatan Pontianak Selatan. 

Kegiatan tersebut mengusung tema Transformasi Digital Ciptakan Aparat Pemerintah Unggul yang dihadiri oleh Kapolresta Pontianak, Wakapolres Kubu Raya, Brimob Kalbar dan Pemerintah Daerah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Dalam sambutan Kolonel Infanteri Abdul Hamid, Pangdam XII/Tpr menyampaikan pentingnya komunikasi yang efektif dalam menjalin hubungan harmonis antara TNI-POLRI dengan Aparat Pemerintah Daerah. 

Abdul Hamid menjelaskan, bahwa hubungan yang harmonis ini merupakan ikatan antara TNI AD dan pemerintah sebagai mitra pejuang dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“ TNI AD mempunyai tujuan memelihara, meningkatkan dan menjalin sinergitas antara TNI AD dengan aparat pemerintah dalam pemahaman tentang pemanfaatan transformasi Digital di wilayah Kalbar, terangnya.

Kemudian, Pabandya Komsos Sterdam XII/Tpr, Letkol. Infanteri Ibrahim Amin, S.Pd., M.H., menyampaikan Program dari bapak Kasad untuk menyesuaikan keberadaan rekan kita yaitu satuan Polri mulai tahun ini s.d 2024, tentunya targetnya bagaimana mewujudkan organisasi TNI AD yang adaptif, proporsional, efektif dan efisien.

“ Prioritas kegiatan yaitu pada peningkatan ketersediaan jumlah titik air bagi masyarakat, upaya menurunkan stunting, peningkatan ketahanan pangan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bencana maupun meminimalkan resiko kerugian akibat bencana, ungkapnya

Salah satu prioritas 2023 dari Pemerintah Pusat yaitu : mengurangi stunting dan ketahanan pangan, memperkuat stabilitas politik, hukum, ketahanan dan keamanan (Polhukam) serta transformasi pelayanan publik dan Isu nasional potensi bencana alam dan Tahapan Pemilu 2024 dibutuhkan penanganan linsek, ujarnya.

Kemudian itu, Kabid Tata Kelola Pemerintahan berbasis Elektronik dan Telematika Syamsul, Akbar, S.T. M.Eng., M.Sc,, mengungkapkan pentingnya adaptasi terhadap era digital yang sedang berkembang. 

Ia menyebutkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak positif dan negatif. 

“ Dalam arahan Presiden Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi, disebutkan bahwa reformasi birokrasi harus dirasakan langsung oleh masyarakat dan harus lincah serta cepat. Hal ini mengharuskan SDM Aparatur dan sistem pemerintahan harus beradaptasi dengan perubahan tersebut, ungkapnya

Kehadiran teknologi digital dan era informasi yang semakin maju telah memberikan dampak signifikan pada kehidupan masyarakat. 

Menurut Syamsul Akbar, sebanyak 77% penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet, dengan 53% pengguna internet berada pada usia produktif. Banyak dari mereka mengakses konten digital melalui media sosial (89%) dan berbelanja online. Namun, masih diperlukan perubahan dalam pola pikir dan penggunaan teknologi tersebut agar masyarakat menjadi lebih produktif.

Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo memberikan arahan mengenai reformasi birokrasi yang harus berfokus pada dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Reformasi birokrasi diharapkan dapat berjalan dengan lincah dan cepat, serta melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melek dan standar digital 4.0 dan 4.1. 

Wakapolres Kubu Raya, Kompol Priscilla Oktaviana, S.I.K mengungkapan, “ Pastinya kami dari Kepolisian akan selalu mendukung program pemerintah pusat dan daerah serta mempererat hubungan harmonis antara TNI-POLRI dan Aparatur Pemerintah Daerah dalam menciptakan rasa aman dan nyaman dalam keterbukaan informasi dimasa rangkaian pemilu tahun 2024 yang sudah dimulai dengan pendaftaran bacaleg legislatif, ujarnya.